Detail Berita

Jakarta - Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi (BRIN) memantapkan langkah kerja sama bilateral dengan Republik Islam Iran untuk mengembangkan tata kelola dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). 

Pertemuan strategis ini melibatkan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo, dan delegasi Iran yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Kebijakan dan Pengembangan pada Wakil Presiden Bidang Sains,Teknologi, dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan, Esfandiar Ekhtiyari Kasnavieh Yazd. Kerja sama ini berpotensi mencakup pengembangan kebijakan AI serta riset bersama (joint research) dalam mendukung pemanfaatan teknologi dan mendorong inovasi yang dapat membantu industri. 

Kesepakatan ini merupakan realisasi dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani kedua pihak pada 23 Mei 2023 oleh Kepala BRIN dan Wakil Presiden Iran Bidang Sains, Teknologi, dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan. Kedua pihak juga membahas melalui Joint Working Group on Scientific and Technological Cooperation (JWG STC RI-Iran). 

Kolaborasi ini difokuskan pada dua jalur utama: penguatan kapasitas kebijakan tata kelola AI yang adaptif dan pelaksanaan riset bersama yang berorientasi pada inovasi industri. 

Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo, menegaskan, saat ini, pengembangan kebijakan AI menjadi salah satu hal yang sedang diperhatikan oleh BRIN. Adanya kerja sama dengan Republik Islam Iran ini menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, khususnya dalam memanfaatkan AI untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang akan datang.

Ia juga mengangkat konsep technology foresight, yaitu upaya untuk memperkirakan teknologi apa saja yang akan datang di masa depan. Menurutnya, pesatnya perkembangan AI menimbulkan tantangan bagi para pengambil kebijakan untuk memastikan perencanaan teknologi tetap relevan dalam jangka waktu panjang.

“Dengan adanya kolaborasi bersama ini, kita bisa memanfaatkan AI untuk membuat perkiraan di masa depan mengenai teknologi,” ungkap Boediastoeti, di Gedung B.J Habibie, Jakarta, Kamis (22/10). 

Menanggapi hal tersebut, Esfandiar menjelaskan Iran memosisikan pengembangan AI sebagai salah satu prioritas nasional. Menurutnya, pengembangan teknologi memerlukan struktur tata kelola yang kuat, dukungan lintas kementerian, serta mekanisme pengambilan keputusan yang dapat mempercepat pelaksanaan program. 

Ia memaparkan, Iran membentuk Artificial Intelligence Headquarters yang melibatkan pejabat tingkat tinggi, termasuk Wakil Presiden Pertama dan Wakil Presiden Bidang Sains, Teknologi, dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan. Sejumlah kementerian yang berkaitan erat dengan pengembangan AI, seperti kementerian yang menangani teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan, sains, serta kesehatan, turut dilibatkan agar kebijakan yang ditetapkan dapat diterapkan pada sektor masing-masing. 

“Di dalam struktur tersebut, selain Wakil Presiden Pertama dan Wakil Presiden Bidang Sains, Teknologi, dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan, kementerian-kementerian yang memiliki keterkaitan juga dilibatkan. Dengan demikian, kebijakan yang disepakati dapat diimplementasikan melalui kementerian terkait,” jelas Esfandiar.

Dukungan pendanaan, tambahnya, juga menjadi bagian penting dalam pengembangan AI di Iran. Dana khusus teknologi dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan AI sehingga pendanaan tidak hanya bergantung pada siklus anggaran tahunan pemerintah.

Meski demikian, Esfandiar menekankan keberadaan struktur dan pendanaan saja belum cukup untuk mendorong kemajuan teknologi. Pelaksanaan proyek secara nyata diperlukan agar kebijakan dapat menghasilkan perkembangan yang terukur.

“Struktur saja tidak cukup. Harus ada proyek-proyek untuk menjalankan dan merealisasikan teknologi AI,” tegasnya.

Sebagai salah satu contoh, Esfandiar menyebut pengembangan AI dapat dimulai dari sektor pendidikan, termasuk melalui pelatihan bagi dua juta siswa. Upaya tersebut kemudian dapat diperluas ke perguruan tinggi dan bidang lainnya. Selain itu, penerapan AI dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor, seperti pendidikan, industri kreatif, serta kesehatan dan pengobatan. 

“Proyek tersebut bisa dimulai dari sekolah, misalnya dengan memberikan pelatihan kepada dua juta siswa. Selanjutnya, pengembangan dapat diperluas ke perguruan tinggi serta berbagai bidang ilmiah dan pelaksanaan program,” terangnya.

Esfandiar juga menyampaikan perguruan tinggi di Iran tertarik untuk terlibat dalam kerja sama riset dengan Indonesia. Ia menilai kolaborasi perlu diarahkan pada bidang yang jelas agar para ahli dari kedua negara dapat membahas kebutuhan teknis secara lebih mendalam.

“Kami sangat tertarik untuk melanjutkan kerja sama secara berkelanjutan. Rekan-rekan kami yang memiliki keahlian khusus dapat hadir untuk membahas bidang kerja sama secara lebih terperinci,” ujar Esfandiar.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas dua jalur utama kerja sama, yaitu penguatan kolaborasi dan kapasitas di bidang kebijakan serta riset bersama. Riset bersama diharapkan dapat menghubungkan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan industri sehingga hasil penelitian berpeluang dikembangkan menjadi inovasi yang dimanfaatkan. 

Kedua pihak akan menindaklanjuti pembahasan melalui koordinasi dan pertemuan teknis dengan melibatkan para ahli sesuai bidang yang menjadi prioritas, sehingga kerja sama yang telah terjalin dapat berlanjut ke tahap implementasi.

Sebagai landasan kemajuan di masa depan, kedua pihak juga sepakat untuk merumuskan kebijakan terkait tata kelola AI yang adaptif. Secara operasional, Pusat Keilmuan Iran (Bonyad-e Melli-ye Nokhbegan) akan memfasilitasi jejaring antara ilmuwan di kedua negara. Secara keseluruhan, BRIN dan Iran sepakat memfokuskan kolaborasi pada perumusan kebijakan dan riset bersama yang dapat langsung ditransformasikan menjadi inovasi industri.

Selain berfokus pada AI, BRIN dan Iran juga menyepakati penjajakan perluasan riset di sektor strategis lainnya. Topik yang dibahas mencakup pengembangan industri kreatif, teknologi pangan melalui inovasi perpanjangan masa simpan produk lokal, serta manajemen ketahanan air yang difokuskan pada pengembangan teknologi membran desalinasi. (fp, ms/ed: tnt)