Detail Berita

Jakarta - Humas BRIN. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai salah satu sumber energi nasional memerlukan penguatan regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut perlu diiringi penyiapan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi untuk memastikan pemanfaatan energi nuklir yang aman, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Nur Syamsi Syam, menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum dan sistem pengawasan untuk mendukung pengembangan PLTN. BAPETEN menjalankan fungsi pengawasan melalui penyusunan peraturan, perizinan, inspeksi, serta penyiapan infrastruktur pengawasan ketenaganukliran.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya bertujuan menjamin keselamatan, keamanan, dan safeguards atau pengawasan bahan nuklir, tetapi juga mendukung pemanfaatan teknologi nuklir secara bertanggung jawab.

“Badan pengawas tidak hanya menjaga safety, security dan safeguards, maupun liability, tetapi juga bagaimana menjadi enabler atau pengungkit supaya pemanfaatan tenaga nuklir ini dapat dilaksanakan di Indonesia,” ujar Nur Syamsi dalam Seminar PLTN 2032 di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan, kesiapan pembangunan PLTN mengacu pada tiga tahapan yang ditetapkan International Atomic Energy Agency (IAEA), yakni pertimbangan, persiapan, dan implementasi. Selain itu, terdapat 19 aspek infrastruktur yang perlu dipenuhi, termasuk kebijakan, kelembagaan, lokasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kesiapsiagaan kedaruratan.

Indonesia dinilai telah memiliki sejumlah fondasi penting, terutama keberadaan badan pengawas dan kerangka hukum ketenaganukliran. Meski demikian, beberapa aspek masih memerlukan penguatan, termasuk penetapan operator PLTN, pembiayaan, dan penyempurnaan ketentuan pertanggungjawaban kerugian nuklir.

Nur Syamsi menambahkan, BAPETEN telah menyiapkan sistem perizinan yang mencakup evaluasi tapak, persetujuan desain, konstruksi, hingga pengoperasian. Kerangka pengawasan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan setiap tahapan pembangunan memenuhi persyaratan keselamatan.

Namun, kesiapan regulasi dan sistem pengawasan perlu diikuti keputusan strategis serta langkah implementasi yang terukur. Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), Prof. Djarot Sulistio Wisnubroto, menilai komitmen pemerintah menjadi faktor penting dalam menjembatani kesiapan tersebut dengan realisasi pembangunan PLTN. Menurutnya, target pengoperasian pada 2032 perlu didukung penguatan kelembagaan, kepastian tahapan pembangunan, dan perencanaan waktu yang realistis.

Ia mendorong penguatan kelembagaan pengawasan sebagai salah satu langkah untuk menunjukkan keseriusan pembangunan PLTN. Evaluasi kesiapan infrastruktur nasional juga diperlukan agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara realistis dan terukur.

Selain kesiapan teknis, Djarot menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengembangan energi nuklir. Keterbukaan informasi mengenai manfaat, risiko, dan dampak pembangunan diperlukan untuk membangun kepercayaan publik.

“PLTN membutuhkan komitmen jangka panjang. PLTN itu membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Untuk itu kegiatan PLTN itu harus bersifat terbuka,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menjelaskan bahwa pengembangan PLTN menjadi bagian dari arah kebijakan energi nasional. Pemanfaatan energi nuklir diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan listrik, pertumbuhan ekonomi, dan transisi menuju energi rendah karbon.

Satya mengidentifikasi empat pilar strategis yang perlu diperkuat, yaitu regulasi dan kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi, rantai pasok domestik, serta pembiayaan dan model bisnis. Penguatan rantai pasok dalam negeri menjadi perhatian karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap penyedia teknologi dan komponen dari luar negeri. Di sisi lain, penyiapan tenaga ahli dan pemilihan teknologi yang telah teruji menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan.

Satya juga menekankan pentingnya pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia. Di sisi lain, percepatan pembangunan PLTN harus tetap mengutamakan aspek keselamatan. Strategi pembangunan perlu didukung koordinasi antarlembaga, kepastian investasi, dan tata kelola yang baik.

“Kebijakan yang tepat dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan PLTN di Indonesia. Dengan kesiapan yang matang, PLTN diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung transisi energi nasional,” ujarnya.

Dalam aspek sosial, Satya juga mengingatkan mengenai pentingnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi nuklir. Menurutnya, hasil survei penerimaan publik perlu dilengkapi dengan pengukuran pengetahuan masyarakat agar dukungan yang terbentuk memiliki landasan informasi yang memadai. (MM)