Detail Berita

Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkenalkan konsep hybrid governance sebagai pendekatan tata kelola kolaboratif untuk memperkuat kelembagaan Perhutanan Sosial di Indonesia. Konsep ini mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Gagasan tersebut disampaikan Sulitya Ekawati dalam orasi ilmiahnya berjudul “Transformasi Institusional Perhutanan Sosial di Indonesia: Penguatan Kelembagaan Melalui Hybrid Governance” pada Sidang Terbuka Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, pada Kamis (12/11).

Sulitya menjelaskan, keberhasilan Perhutanan Sosial tidak cukup diukur dari luas kawasan hutan yang telah dialokasikan kepada masyarakat. Hal yang lebih penting adalah membangun kelembagaan masyarakat yang kuat, mandiri, dan mampu mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

Menurutnya, pendekatan pengelolaan Perhutanan Sosial selama ini masih menghadapi keterbatasan karena cenderung mengandalkan peran pemerintah dan masyarakat, sementara keterlibatan sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keuangan belum terintegrasi secara optimal.

“Konsep hybrid governance menawarkan kolaborasi antara aktor negara, pasar, masyarakat, dan aktor pendukung secara terintegrasi,” jelas Sulitya dalam orasinya.

Ia menilai, model tata kelola tersebut diperlukan untuk menjawab kompleksitas pengelolaan Perhutanan Sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kehutanan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses pasar, pendanaan, serta pembangunan wilayah.

Urgensi penguatan kelembagaan ini terlihat dari capaian Perhutanan Sosial yang baru mencapai 8,46 juta hektare dari target 12,7 juta hektare pada 2030. Selain itu, mayoritas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih berada pada kategori blue dan silver. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak kelompok usaha masyarakat masih menghadapi keterbatasan kemandirian, daya saing, dan akses terhadap pasar.

Transformasi Tata Kelola Perhutanan Sosial

Lebih lanjut, Sulitya menjelaskan bahwa penerapan hybrid governance membutuhkan transformasi kelembagaan melalui tiga perubahan mendasar. Pertama, mengintegrasikan kelembagaan lokal atau tradisional masyarakat dengan kelembagaan formal. Kedua, mengubah pelimpahan kewenangan dari yang bersifat administratif menjadi substantif. Ketiga, menggeser pendekatan pembangunan yang sebelumnya sektoral menuju pembangunan wilayah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ia mengungkapkan, masyarakat sebenarnya telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan yang dapat menjadi fondasi penguatan kelembagaan. Hal tersebut terlihat dari keberhasilan masyarakat menghijaukan wilayah kering dan tandus di Wonogiri, pemanfaatan tanaman alpukat sebagai instrumen negosiasi antara negara dan masyarakat di Gunung Balak, Lampung Timur, serta pengembangan jenis tanaman multiguna (multipurpose tree species) di kawasan Hutan Kemasyarakatan Sulawesi Selatan dan Rinjani Barat.

“Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan lokal perlu diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem formal. Dengan demikian, tata kelola yang dibangun tidak hanya berorientasi pada aturan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kearifan masyarakat setempat,” kata Sulistya.

Sulitya juga menekankan pentingnya pergeseran dari devolusi administratif menuju devolusi substantif. Jika devolusi administratif masih mempertahankan kewenangan strategis pada negara, devolusi substantif memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan wilayah, pemanfaatan hasil hutan, dan pertanggungjawaban pengelolaan.

Perkuat Peran KPH dan Bappeda

Untuk mendukung penerapan hybrid governance, Sulitya menilai diperlukan lembaga perantara (intermediary institution) yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam orasinya, ia menyoroti peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai institusi strategis dalam membangun koordinasi lintas sektor dan mengintegrasikan Perhutanan Sosial dengan pembangunan wilayah.

Ia juga merekomendasikan penguatan peran pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan, termasuk melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemerintah provinsi diharapkan memperkuat kelembagaan KPH, pemerintah kabupaten meningkatkan pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat, sedangkan sektor swasta mendukung permodalan, akses pasar, dan kemitraan usaha,” harap Sulistya.

Selain penguatan kelembagaan, masyarakat juga perlu memperoleh kewenangan lebih besar dalam menentukan pola pengelolaan hutan, termasuk melalui pengembangan agroforestri yang proporsional untuk meningkatkan sumber penghidupan. Pengawasan berbasis masyarakat yang transparan dan divalidasi pemerintah juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Melalui pendekatan hybrid governance, Sulitya berharap Perhutanan Sosial di Indonesia dapat bertransformasi dari program yang sekadar memberikan akses kelola menjadi sistem pemberdayaan masyarakat yang memberikan ruang pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi secara lebih adil.

“Penguatan kelembagaan lokal dan tata kelola kolaboratif menjadi kunci menghadapi tantangan ke depan, terutama digitalisasi, integrasi pasar, dan perubahan iklim, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi,” tegasnya. (trs)