
Jakarta-Humas BRIN. Masa depan Indonesia perlu dirancang dengan memahami aspirasi, imajinasi, dan kecemasan masyarakat di berbagai wilayah. Untuk memperkuat landasan pengetahuan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan RUPA Future Society sebagai ruang kolaborasi riset sosial humaniora yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan masa depan Indonesia melalui pendekatan berbasis bukti dan partisipasi masyarakat.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, Muhammad Najib Azca, menjelaskan bahwa RUPA Future Society menjadi bagian dari upaya BRIN membangun ekosistem riset melalui ruang kolaborasi yang terbuka bagi talenta riset dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
“BRIN tidak hanya menjalankan penelitian secara internal, tetapi juga berperan sebagai platform kolaborasi yang memungkinkan peneliti dari berbagai institusi berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan,” ujar Najib dalam Kick-Off Meeting PRIS RUPA Future Society di KST Sarwono Prawirohardjo BRIN, Jakarta, Rabu (11/11).
Pada kesempatan tersebut, Najib mengapresiasi keterlibatan sepuluh tim peneliti terpilih yang berasal dari beragam institusi, wilayah, dan disiplin ilmu, mulai dari ilmu politik, psikologi, ekonomi, studi Islam, kesehatan, hingga kriminologi. Keberagaman perspektif tersebut dinilai penting untuk memahami kompleksitas masyarakat dan dinamika perubahan sosial secara lebih menyeluruh.
Ia juga menekankan pentingnya keterwakilan wilayah dalam penelitian. Menurutnya, pemahaman mengenai masa depan Indonesia tidak dapat dibangun hanya berdasarkan pengalaman masyarakat Jakarta atau Jawa, tetapi harus memperhitungkan kondisi, aspirasi, dan perspektif masyarakat di berbagai daerah.
“Indonesia bukan hanya Jakarta, Indonesia bukan hanya Jawa,” ujar Najib.
Najib berharap riset RUPA Future Society dapat membuka ruang bagi masyarakat daerah untuk menyampaikan imajinasi tentang masa depan yang mereka inginkan. Keterlibatan kaum muda, perempuan, dan kelompok yang selama ini belum banyak terwakili dalam pengambilan kebijakan menjadi penting agar perspektif masyarakat dapat menjadi bagian dari proses pembentukan pengetahuan.
Dalam konteks tersebut, pendekatan foresight menjadi salah satu fondasi penting program ini. Najib menjelaskan, foresight bukan metode untuk meramalkan masa depan, melainkan pendekatan untuk memetakan berbagai kemungkinan dan menentukan masa depan seperti apa yang perlu diperjuangkan bersama.
Menurutnya, pendekatan ini relevan dengan berbagai tantangan strategis Indonesia, seperti menyempitnya jendela demografi, urbanisasi, krisis iklim, dan disrupsi kecerdasan buatan. Persoalan tersebut saling berkaitan sehingga membutuhkan kebijakan yang tidak hanya merespons masalah saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan mendatang.
Najib mengingatkan bahwa setiap masyarakat memiliki aspirasi dan kekhawatiran yang berbeda terhadap masa depan. Karena itu, penelitian perlu dilakukan dengan ketelitian metodologis, pelibatan masyarakat yang bermakna, serta kepatuhan terhadap etika penelitian, terutama ketika melibatkan komunitas dan kelompok rentan.
Ia berharap sepuluh tim penelitian dapat membangun jejaring future thinking sosial humaniora yang saling memperkaya perspektif dan memperkuat kolaborasi lintas institusi. Menurutnya, masa depan bukan sekadar sesuatu yang ditunggu, melainkan dirancang melalui kerja kolektif antara BRIN, perguruan tinggi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Foresight untuk Mengantisipasi Berbagai Kemungkinan
Pentingnya pendekatan foresight juga ditegaskan dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Yanuar Nugroho. Ia menjelaskan bahwa kajian masa depan berbeda dari prediksi atau proyeksi.
“Jika prediksi memperkirakan kemungkinan berdasarkan data dan kecenderungan masa lalu, foresight mengeksplorasi beragam kemungkinan untuk membantu membentuk masa depan yang diinginkan,” jelasnya.
Menurut Yanuar, masa depan tidak bersifat tunggal dan tidak selalu mengikuti garis lurus dari kondisi saat ini. Karena itu, peneliti perlu menyusun skenario dengan mempertimbangkan faktor sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Ia mengingatkan peneliti agar skenario masa depan tidak disusun tanpa dasar data atau sekadar menempatkan target Indonesia 2045 sebagai pelengkap. Temuan penelitian harus terhubung dengan rekomendasi dan proses pengambilan keputusan. Pelibatan masyarakat pun perlu dilakukan secara substantif, bukan sekadar formalitas.
Menurut Yanuar, skenario masa depan perlu diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan langkah yang dapat dilakukan. Dengan demikian, hasil kajian tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat terhubung dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan kondisi antardaerah. Masa depan Jakarta, misalnya, tidak dapat begitu saja disamakan dengan masa depan Maluku. Karena itu, skenario pada tingkat nasional perlu diuji melalui pengalaman dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.
“Baca sinyal, jangan hanya tren. Libatkan warga, jangan hanya para ahli. Lalu, kaitkan langsung dengan keputusan atau kebijakan, bukan hanya laporan,” pesannya. (amn/ dok. richb/ed. mfs)


