Jakarta – Humas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) yang  sebelumnya bernama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) meraih Peringkat IV Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman untuk kategori Lembaga Pemerintah. Penghargaan ini diberikan atas kepatuhan ORTN dalam penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penghargaan ini diberikan dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (29/12/2021). Menduduki peringkat keempat, ORTN memperoleh total nilai 88,92.

Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, pelayanan publik merupakan wujud kehadiran pemerintah yang dapat memberikan kesan baik atau buruk di mata masyarakat. “Pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, pelayanan yang baik akan memberi kesan yang baik, begitu sebaliknya pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk pula,” kata Joko Widodo.

Menurut Joko Widodo, layanan publik yang buruk dan bila dibiarkan akan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara. Penyelenggara layanan publik harus bekerja semakin baik dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang terus meningkat dan tidak berbelit-belit.

“Penyelenggara layanan publik tidak lagi bisa bekerja biasa-biasa saja harus segera mengubah cara berpikir dan merespon, mengubah cara bekerja dan harus berorientasi pada hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima,” tambahnya.

Untuk dapat mewujudkan layanan prima, tutur Presiden RI, tidak dapat begitu saja namun memerlukan komitmen bersama, sinergitas antar lembaga, ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang tinggi, transformasi sistem, transformasi tata kelola, mengubah pola pikir dan meningkatkan budaya kerja. Di masa pandemi ini, penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan.

“Perlu dilakukan digitalisasi untuk mempermudah akses, memberikan layanan yang cepat dan terjangkau. upaya-upaya yang dilakukan di masa pandemi dapat dijadikan modal untuk membuat inovasi dalam mengembangkan pelayanan publik,” katanya.

Plt. Kepala ORTN, Agus Sumaryanto mengatakan, anugerah yang diterima di penghujung tahun 2021 ini dapat menjadikan motivasi bagi penyelenggara layanan publik di ORTN pada khususnya dan BRIN pada umumnya. Predikat ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. 

“Penghargaan ini diterima karena kepatuhan ORTN terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah terkait pelayanan publik,” kata Agus.

Untuk dapat mempertahankan predikat ini, Agus bertekad untuk terus menjaga kualitas dan meningkatkan standar layanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan motivasi kepada seluruh pegawai agar mempunyai jiwa melayani, sehingga tidak ada masyarakat yang komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh ORTN.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyampaikan, penganugerahan kepatuhan ini sudah dimulai sejak tahun 2013. Penilaian ini bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah terjadinya maladministrasi. 

“Penilaian ini berasaskan pada integritas, kepatuhan, keadilan, non diskriminasi dan tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan.  Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” katanya.

Pada tahun 2021 ini tutur Najih, penilaian dilakukan terhadap 521 instansi dengan rincian 24 kementerian, 15 lembaga, 34 pemerintahan provinsi, 416 pemerintahan kabupaten, dan 98 pemerintahan kota. (yrt/ed:pur)

Sebarkan