Cibinong – Humas BRIN. Pajak Karbon merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Tujuan utama pengenaan pajak karbon bukan hanya menambah penerimaan APBN semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle). Pengenaan pajak karbon diharapkan dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.

Kepala Organisasi Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Iman Hidayat menyampaikan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% secara mandiri tahun 2030 yang tentunya harus didukung bersama. “Pajak karbon diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2021 dan Perpres No. 98 Tahun 2021 yang sangat berhubungan dan ini merupakan salah satu komitmen strategi pemerintah Indonesia untuk menuju Net Zero Emission pada tahun 2060 dan sebelumnya,” ungkapnya pada acara Talk to Scientists (TTS) bertajuk “Pajak Karbon: Menuju Era Inovasi dan Investasi Hijau”, secara daring pada Senin (20/6).

Menurut Iman, acara TTS yang dihelat BRIN menjadi suatu titik awal dalam menunjukkan komitmen BRIN dalam membantu kebijakan pemerintah dan juga memberikan lebih banyak pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak karbon. “BRIN harus berperan aktif dalam pelaksanaan pajak karbon ini dan mendukung komitmen pemerintah terutama membantu pemerintah secara ilmiah dalam mereduksi efek gas rumah kaca,” sambungnya.

Narasumber yang pertama, Direktur Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN, Muhammad Abdul Kholiq menjelaskan tentang urgensi dan bentuk aksi pengurangan emisi karbon. “Pajak karbon memaksa emitter untuk mengontrol emisi melalui efisiensi alokasi sumber daya sehingga kegiatan produksi masih profitable tetapi negative externality rendah,” terangnya.

Menurut Kholiq, banyak manfaat dalam penerapan pajak karbon. Diantaranya yaitu untuk pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC)/low carbon development, mendorong investasi hijau, mendorong perkembangan teknologi bersih/hijau, mengatasi kekurangan pendanaan perubahan iklim, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pembangunan berkelanjutan, penurunan penggunaan batubara memberikan dampak positif terhadap kelestarian hutan mengingat banyak lokasi tambang batubara yang berada di area berhutan.

Lebih lanjut Kholiq menyampaikan penetapan batas emisi karbon yang terlalu ketat akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika terlalu longgar tidak akan memberikan dampak penurunan emisi. Begitu pula sama halnya, penetapan nilai pajak emisi yang terlalu rendah akan mendorong emitter terus mengemisi, sedangkan jika terlalu tinggi akan mengurangi produktivitas dan industry competitiveness, pada akhirnya akan memberatkan masyarakat, dan proses Measurement, Reporting, Verivication (MRV) seringkali menimbulkan transaction cost yang cukup tinggi.

Di sisi lain, Kholiq menyebutkan bentuk aksi pengurangan emisi bidang lingkungan hidup, salah satunya emisi termasuk sampah. Sampah merupakan salah satu penyumbang emisi yang paling banyak. Untuk mengurangi emisi sampah, dapat melakukan pemanfaatan biogas dari sampah organik, teknologi kompos, budidaya mikroalga untuk energi masa depan, penanaman hutan, aquaponik terapung.

Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup BRIN Nugroho Adi Sasongko menjelaskan tentang jejak karbon, pajak karbon dan penilaian keberlanjutan. Dirinya memberikan 11 rekomendasi yaitu: Pertama, Menurut PP No 98 th 2021, khusus untuk pembangkit objek pajaknya ada 2 yaitu batubara (barang yang mengandung karbon) dan emisi sebagai aktivitas yang menghasilkan karbon. Pengenaan pajak berdasarkan dua hal ini akan menambah beban Biaya Pokok Produksi (BPP) di pembangkit.

Rekomendasi kedua, penetapan CAP tidak hanya diklasifikasikan berdasarkan kapasitas pembangkit melainkan perlu di-break down berdasarkan Jenis Teknologi di tiap kapasitas. Rekomedasi ketiga, Pelaksanaan dilakukan secara bertahap, misal tahap pertama dilaksanakan untuk PLTU skala besar dan kemudian jika mekanisme sudah settled bisa dilanjutkan dengan PLTU skala kecil 25 – 100 MW (selaras dengan Permen LHK tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik)

Rekomendasi keempat yaitu PLTU di bawah 25 MW mungkin dapat dikecualikan dari kewajiban pajak karbon (dari sisi kontribusi emisi sangat kecil dibandingkan PLTU skala besar), hal ini juga selaras dengan Permen LHK tentang Baku Mutu Emisi (BME) pembangkit listrik. Sedangkan rekomendasi kelima terkait Metodologi Perhitungan Pajak Karbon sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan update terkini dari metodologi IPCC.

Rekomendasi keenam adalah harmonisasi dalam kebijakan dan peraturan teknis misalnya dalam penggunaan istilah dan mekanisme yang belum seragam tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pembangkit. Untuk rekomendasi ketujuh berupa pengimbangan emisi yang sudah di-offset melalui Perdagangan karbon seharusnya sudah tidak terkenan obyek pajak karbon, pajak karbon dibayarkan untuk sisa kelebihan emisi yang belum terkurangi.

Rekomendasi kedelapan berupa kontribusi co-firing biomassa perlu dimasukan dalam metodologi perhitungan, mengingat Biomassa adalah dikategorikan sebagai Carbon Neutral. Sedangkan rekomendasi kesembilan adalah perhitungan pajak karbon juga memperhatikan mekanisme Supply Chain Domestic Market Obligation (DMO) yang ada di Indonesia, mengingat Unit Pembangkit Di Indonesia sendiri sering kali terkendala tidak bisa mengontrol kualitas batubara yang menjadi fuel, sehingga sering dilakukan adjustment dalam coal mix dan coal upgrading.

Rekomendasi kesepuluh adalah sosialisasi dan edukasi pajak karbon dengan baik ke masyarakat dan pelaku usaha. Terakhir rekomendasi kesebelas yakni keterlibatan BRIN dalam menyumbangkan masukan ilmiah (scientific based policies) dan terlibat Sustainability Assessment seperti asesor atau verifikator. (wt/ ed. sl, jml)

Sebarkan