Jakarta, Humas BRIN. Diaspora Indonesia yang berjumlah sekitar delapan juta orang dan tersebar di berbagai wilayah di dunia merupakan aset sekaligus kekuatan ekonomi sebuah negara. Remitasi, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peranan agensi dalam diplomasi ekonomi merupakan potensi diaspora yang bisa dikembangkan.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN, Ahmad Najib Burhani menerangkan salah satu aspek penting yang harus dipahami dalam menciptakan strategi penguatan peran ekonomi diaspora Indonesia adalah pengetahuan tentang diaspora Indonesia di luar negeri. “studi pengetahuan diaspora Indonesia di luar negeri ini telah dilaksanakan oleh Pusat Riset Kewilayahan untuk meningkatkan kegiatan  yang berkait dengan pemetaan peran dan potensi ekonomi diaspora.” tutur Najib saat membuka acara Webinar nasional bertajuk “Strategi Penguatan Peran Ekonomi  Diaspora Indonesia”, Selasa (16/11).

Menurut Najib, penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti mencoba untuk ekspansi tentang pengetahuan dan koneksi ke negara- negara lain. “konektivitas dan komparatif  itu menjadi suatu kata kunci yang dikembangkan Pusat Riset Kewilayahan,” jelasnya. “Oleh karena itu, pemetaan diaspora tersebut sangat dibutuhkan untuk menentukan strategi kebijakan penguatan peran ekonomi diaspora Indonesia,” tambah Najib. 

Staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan  Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Siti Nugraha Maulidiah, mengatakan telah menyiapkan tahapan rancangan pemetaan dan pendataan MILN. “Pemetaan dan pemberdayaan diaspora akan dapat dilakukan dengan optimal apabila data diaspora telah tersedia dengan akurat,” tutur Siti.

Kemudian, peran Kementerian Luar negeri, bertugas untuk mengelola data masyarakat Indonesia di luar negeri (MILN) diaspora Indonesia. Sebagai enabler penanggung jawab identifikasi talenta yang akan diintegrasikan ke dalam Basis data Talenta Nasional (BDTN). “Adapun manajemen talenta nasional adalah  upaya untuk melakukan pendataan, pemetaan dan pembangunan SDM Indonesia,” lanjutnya. 

Studi Pemetaan Diaspora Indonesia di 90 Negara

Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN, sekaligus koordinator penelitian PRN Strategi Penguatan Peran ekonomi Diaspora Indonesia, Lamijo menekankan bahwa Penelitian ini mengambil gap pembahasan bahwa masih belum efektifnya kebijakan pemanfaatan potensi ekonomi diaspora karena belum adanya pemetaan peran dan potensi ekonomi diaspora, yaitu dari sisi kapital, pengetahuan, dan jaringan. “Saat ini Indonesia masih kesulitan dalam memetakan diasporanya karena definisi diaspora yang masih debatable,” ungkap Lamijo

Sehingga, perlu dilakukan studi pemetaan karakteristik diaspora Indonesia berdasarkan aspek geografis, demografis, sosiologis, kultural historis, dan politik hukum. “ Studi, dengan cara menyebarkan survei online pada 27 Juni-30 Juli 2021 kepada 1.493 responden diaspora Indonesia yang berdomisili di 90 negara, sekitar 65% dari 195 negara di dunia saat ini,” terang Lamijo.

“Beberapa poin penting dari hasil survei tersebut memberikan gambaran yang cukup signifikan, seperti asal usul etnis, sebaran diaspora Indonesia, status kewarganegaraan, alasan pergi bermigrasi, pekerjaan, penghasilan, pengetahuan tentang KMILN, jejaring yang dimiliki diaspora, dan sebagainya,” ungkapnya.

Menurut Lamijo, hasil survei ini akan menjadi bahan pemetaan diaspora Indonesia berikut dengan karakteristik berdasarkan aspek geografis, demografis, sosiologis, kultural historis, dan politik hukum. Pemetaan ini akan menjadi bahan penyusunan grand design strategi penguatan peran ekonomi diaspora Indonesia.

Menarik untuk disimak dalam seminar ini, paparan terkait pendapatan ekonomi diaspora Indonsia, disampaikan oleh anggota tim peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Angga Bagus Bismoko, mengatakan bahwa,  tingkat pendapatan mayoritas memiliki pendapatan bersih bulanan kurang dari US$ 1.999 (36,13%), sementara untuk rentang pendapatan bersih bulanan tertinggi yaitu lebih dari US$ 14,000 terdapat 84 orang atau sebesar 6,91%.

“Karakteristik ekonomi mayoritas responden bekerja di sektor pemerintahan (15,87%) dan juga sektor jasa (11,09%). Posisi dalam pekerjaan utama mayoritas sebagai tenaga profesional (37.54%) sedangkan mereka yang berada di level pemilik dan manajerial masing-masing sebesar 9,54% (81) dan 14,64% (124). Artinya sebanyak 24,18% responden diaspora memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan ekonomi di tempat mereka berusaha,” pungkas Angga. (mtr)