Bali – Humas BRIN, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko memandang penting terhadap pengaturan kelembagaan secara kolaboratif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Handoko pada acara Global Platform Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (27/05).

Sebagai co-chair pada gelaran GPDRR, Handoko menyampaikan isu pandemi dan pemanasan global menuntut keterlibatan dan kolaborasi negara-negara dalam mengelola risiko atas isu tersebut. “Pengaturan harus dilakukan secara efektif agar sesuai dengan tujuan untuk membina hubungan, upaya kolektif, dan koherensi tingkat kelembagaan,” ujar Handoko.

Menurut Handoko, kolaborasi dengan semua pihak menjadi faktor penentu untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. “Kita juga harus mencari solusi bagaimana mengakhiri mentalitas silo yang menghambat penanganan berbagai masalah kritis,” lanjutnya.

Dikatakan Handoko, diperlukan upaya maksimal untuk mengatasi tantangan, kompleksitas, fragmentasi, dan silo kaku untuk meningkatkan upaya kolektif kita dalam mengelola risiko sistemik secara konsisten. Ini merupakan langkah penting untuk melakukan pendekatan yang lebih baik, termasuk solusi untuk pembangunan berkelanjutan.

“Pentingnya pemikiran masa depan untuk mengantisipasi ketidakpastian sistemik, risiko non-linier yang saling berhubungan yang mungkin dapat diatasi di masa mendatang. Upaya untuk memecahkan tantangan, kompleksitas, fragmentasi, dan silo yang kaku untuk ditingkatkan upaya kolektif kami dalam mengelola risiko sistemik ditangani secara konsisten. Ini langkah penting untuk merenovasi pendekatan yang lebih baik, termasuk solusi berbasis alam untuk pembangunan berkelanjutan” katanya.

Untuk itulah, lanjut Handoko, keterlibatan sektor swasta sebagai bagian dari kerja kolaboratif memainkan peran penting untuk memastikan ketahanan bisnis yang lebih baik dan lebih aman serta infrastruktur yang tangguh. Selain itu, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi harus peka, menarik, inklusif dan memberikan solusi kepada kelompok masyarakat adat dan marjinal, perempuan, anak-anak, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Handoko mengaku, bahwa pekerjaan lebih lanjut tidaklah mudah. “Oleh karena itu, pendekatan tata kelola dan pembiayaan risiko yang dapat menyesuaikan tantangan tersebut perlu didukung dengan kuat oleh kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan sistem peringatan, mengintegrasikan sistem pengetahuan yang berbeda, melibatkan partisipasi publik yang kuat untuk strategi yang beragam, disesuaikan, inovatif dan adaptif, dalam menangani multi-risiko dan ketidakpastian,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Peneliti BRIN, Andi Eka Sakya, Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi bencana cukup besar. “Pada tahun 2021, Indonesia didominasi oleh bencana yang berasal dari hidrometeorologi yang diakibatkan oleh perubahan iklim,” kata Andi.

“Masyarakat miskin dan kurang beruntung di dataran rendah dan dataran delta pesisir menjadi rentan terhadap bencana bahaya. Bahaya terkait laut seperti tsunami, gelombang badai, kilat banjir, hujan deras, kenaikan permukaan laut, dan lainnya,” tambah Andi.

Selain itu menurut Andi, Indonesia juga menghadapi keragaman fisik, sosial ekonomi, budaya, dan geografis sehingga memerlukan pengurangan resiko dan pembangunan ketahanan yang harus disesuaikan. Pemikiran ke depan diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian dengan memperkuat langkah hybrid yang terdiri dari solusi ramah lingkungan, inovasi, dan teknologi. (igp,yul/ed:pur)

Sebarkan