Jakarta – Humas BRIN. Islam di Asia Tenggara, khususnya archipelago merupakan bagian dari pergulatan konflik vertikal dari 3 negara yakni Filipina, Thailand, dan Indonesia. Sebagai masyarakat minoritas nasional seperti di Mindanao Filipina dan Pattani Thailand maupun sebagai masyarakat mayoritas seperti Aceh dan Papua di Indonesia, konflik vertikal di tiga negara tersebut belum juga reda hingga kini. Kedua belah pihak membentuk identitas politik yang tidak mudah saling mengakomodasi.

Reformasi telah terjadi di Filipina yang mayoritas Katolik pertengahan 1980an ditandai dengan gerakan people power yang melengserkan diktator Marcos. Sedangkan di Thailand yang mayoritas Buddha terjadi awal 1990an ditandai dengan demiliterisasi. Sementara itu di Indonesia yang mayoritas Muslim terjadi pada akhir 1990an ditandai dengan lengserrnya Suharto dan demiliterisasi.

Hal itu disampaikan Ahmad Suaedy, saat memaparkan penelitiannya yang berjudul “Islam, Resolusi Konflik dan Demokrasi di Asia Tenggara: Studi Kasus di Patani Thailand Selatan, Mindanao Filipina Selatan serta Aceh dan Papua di Indonesia,” Kamis (17/3), dalam BRIN Talent Scouting, Post doctoral & Visiting Researcher Seminar, yang diselenggarakan Direktorat Manajemen Talenta, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Salah satu kandidat Visiting Reseacher Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta ini menjelaskan bahwa identitas lokal berperan besar dalam rumusan aspirasi mereka, yang tidak mudah terakomodasi ke dalam identitas nasional. “Sebaliknya, ideologisasi nasionalisme yang homogenik juga menjadikan tidak akomodatif terhadap aspirasi lokalitas,” ungkapnya.

“Masalahnya adalah perbedaan dan pertentangan itu berimplikasi pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Selain itu, akan ada diskriminasi dalam banyak hal, baik dalam kehidupan kebudayaan maupun dalam distrisbusi ekonomi, politik, serta sumberdaya alam,” jelas Suaedy.

Dinamika konflik yang berkepanjangan ini mendorong dipertanyakannya kembali kontekstualitas dan efektivitas demokrasi dalam menyelesaikan konflik di negara-negara dunia ketiga. Bukan hanya itu, ia menjelaskan, konflik komunitas wilayah mayoritas Muslim berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan dan diskriminasi. Penelitian ini dirancangnya untuk menjawab bagaimana masing-masing pihak melakukan transformasi identitas antara agama dan budaya Islam lokal dengan identitas budaya nasional, serta lokalitas Papua, dalam pencarian titik temu.

“Dari sudut pandang tertentu, konfik ini adalah pertarungan identitas lokalitas, agama, dan budaya, serta nasionalitas. Dari konflik ini terekspresikan dalam bentuk tuntutan dan klaim hak antara tradisionalitas dan modernitas,” terangnya. “Yang satu memiliki bobot budaya dan agama yang tinggi sedangkan satunya menonjol nilai-nilai sekularitasnya,” tambahnya.

Selama 10 tahun, ia telah melakukan riset dengan topik ini, namun terpisah antara Mindanao dan Pattani dengan Aceh dan Papua. Di samping itu, pada risetnya yang terdahulu lebih menekankan pada peran civil society Muslim sebagai gerakan sosial dalam mencari jalan damai. Menurutnya, riset ini secara substansi maupun strategi bisa bersinergi dengan riset-riset dan tim lain yang ada di BRIN, misalnya riset tentang Papua, ASEAN dan konflik, terutama di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR-IPSH BRIN).

“Dalam penelitian ini saya akan lebih melihat peran agama dan budaya dalam pencarian roslusi konflik di empat wilayah tersebut,” jelasnya. Ia berharap, hasil penelitiannya nanti dapat menunjukkan pontensi Islam Indonesia atau Islam Nusantara yang dominan di archipelago sebagai pola penyelesaian konflik vertikal yang khas. (ar/ ed: drs)

Sebarkan