Jakarta – Humas BRIN. Pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional dibawah pembinaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah disepakati nama ‘Perhimpunan Periset Indonesia’ (PPI) sebagai wadah tunggal organisasi profesi jabatan fungsional periset Indonesia. 

Organisasi profesi memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi periset di masing-masing jabatan fungsional di bawah pembinaan BRIN. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, mengatakan, organisasi profesi itu harus mandiri dan independen. “Organisasi profesi itu bukan underbow nya instansi pembina,” tutur Handoko dalam Kongres Pembentukan Organisasi Perhimpunan Periset Indonesia 2021, pada Selasa ( 21/12).

Dijelaskan Handoko, bahwa tugas utama organisasi profesi jabatan fungsional sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah menegakkan kode etik yang harus dilaksanakan secara mandiri dan independen. “Kode etik tidak mungkin bisa dilakukan oleh organisasi profesi kalau mereka tidak mandiri dan independen”, jelas Handoko.

Sebagai instansi pembina, BRIN mengoordinasikan 11 jabatan fungsional, yang terdiri dari Peneliti, Perekayasa, Pengembang Teknologi Nuklir, Analis Pemanfaatan Iptek, Analis Data Illmiah, Analis Perkebunrayaan, Kurator Koleksi Hayati, Penata Penerbitan Ilmiah, Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dan Teknisi Perkebunrayaan.

“Kalau 11 jabatan fungsional yang diampuh oleh BRIN selaku instansi pembina, masing-masing punya organisasi profesi sendiri-sendiri, saya tidak yakin bisa hidup”, imbuh Handoko. Oleh karena itu, secara rasional Handoko menyarankan agar organisasi profesinya lebih baik dijadikan satu saja, mengingat kode etik yang ditetapkan semuanya mirip-mirip, sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Untuk itu, Handoko mengajak kepada para pejabat fungsional yang  tergabung ke dalam organisasi profesi ini untuk bersama-sama fokus pada persoalan SDM, yakni bersama-sama membuat strategi swasta untuk dimudahkan masuk ke aktvitas riset. Kemudian, jika semua riset dilakukan pemerintah, maka risetnya hanya bergantung pada proyek DIPA, sedangkan jika riset dilakukan oleh swasta secara alami pasti akan ke hilir, karena swasta itu tujuan risetnya untuk product development.

“Kita tidak usah bilang hilirisasi, karena kalau swasta itu bisa terlibat banyak di riset otomatis 80% hilir”, jelas Handoko.

Lebih lanjut, ditegaskan Handoko bahwa  tugas organisasi penting merangkul periset swasta masuk ke dalam organisasi profesi dan harus tercermin bahwa anggota dari ASN 20% sedangkan 80% nya dari swasta, maka itu baru dikatakan berhasil. “Kalau swasta bisa berkontribusi sampai dengan senilai 80% dari belanja litbang nasional, itu baru BRIN berhasil,” ungkapnya.

Dalam kongres ini ditetapkan nama Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yaitu Perhimpunan Peneliti Indonesia yang disingkat PPI. Selain itu, juga ditetapkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum terpilih yang dilakukan melalui sistem formatur yakni Syahrir Ika sebagai Ketua Umum PPI dan dan Nyoman Jujur sebagai Wakil Ketua Umum PPI. (arial/ed: mtr)

Sebarkan