Jakarta – Humas BRIN, Proses pengalihan SDM penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi pegawai di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahap ke-2 (batch 2) telah dilaksanakan pada Rabu (02/03). Proses ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.

Tercatat, sebanyak 807 periset dari 15 K/L yang bergabung ke BRIN pada tahap ke-2 ini. Dari jumlah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menempati urutan terbanyak, dengan total sebanyak 297 periset.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK, Abdul Hakim, saat diwawancara oleh Humas BRIN mengatakan, proses pengalihan periset dari KLHK ke BRIN baru dapat dilakukan pada tahap ke-2. Hal ini dikarenakan butuh penyesuaian antara kebutuhan SDM litbangjirap yang kini dialihkan ke BRIN, dan juga kebutuhan SDM terkait kegiatan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan, yang menjadi tugas KLHK melalui Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSILHK).

“Karena itu, untuk fungsi litbangjirap di KLHK semuanya harus dialihkan ke BRIN. Sedangkan untuk fungsi pembuatan standardisasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan menjadi tugas di BSILHK,” jelas Abdul Hakim, usai mengikuti acara Serah Terima Surat Keputusan Pengalihan Pegawai K/L menjadi Pegawai di lingkungan BRIN (Batch 2), di Le Meridien, Jakarta, Rabu (02/03).

Menurutnya, proses integrasi SDM litbangjirap dari sejumlah K/L ke BRIN merupakan sebuah pemikiran yang maju untuk riset dan inovasi di Indonesia. Pembuatan standar instrumen tentunya juga membutuhkan hasil-hasil penelitian dari BRIN.

Ia menuturkan, sebagai badan baru, BSILHK membutuhkan SDM yang melakukan analisis-analisis terkait pembuatan standar instrumen. Para analis kebijakan yang sebelumnya terlibat di dunia penelitian ini nantinya tetap membutuhkan hasil-hasil penelitian di BRIN.

“Maka dari itu, sebagian laboratorium kami yang masih dibutuhkan BSILHK, bisa digunakan juga oleh BRIN, begitu pula sebaliknya. Sehingga akan ada “benang merahnya”, bahwa standardisasi instrumen yang dilakukan oleh para analis kebijakan di BSILHK nantinya juga tidak terlepas dari konsep ataupun hasil penelitian dari BRIN,” jelas Adul Hakim.

Dirinya mengaku, proses pengalihan ini berjalan cukup baik dengan adanya komunikasi yang intens antara KLHK dan BRIN. Kedepannya, akan bertambah 70 peneliti ahli utama KLHK yang bergabung ke BRIN. Saat ini, pengalihan peneliti ahli utama sedang menunggu proses administrasi penyelesaian Keputusan Presiden RI (tnt).

Sebarkan