SIARAN PERS
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Nomor: 030/SP/HM/BKPUK/III/2022

Prof Talks Bahas Membangun Indonesia dari Perbatasan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 542 daerah dari Sabang sampai Merauke. Dengan posisi geopolitik seperti itu, Indonesia menghadapi isu rentang kendali (span of control) yang serius karena jarak yang sangat jauh antara pemerintah nasional/pusat dengan kabupaten/kota, termasuk rentang kendali antara ibu kota provinsi dengan daerah-daerah terpencil khususnya daerah-daerah perbatasan sehingga memunculkan gagasan untuk pemekaran wilayah.Merujuk pada persoalan yang terjadi di daerah perbatasan tersebut, Majelis Profesor Riset – Badan Riset dan Inovasi Nasional menggelar webinar “Prof Talks” yang akan membahas topik “Membangun Indonesia dari Perbatasan”, pada Selasa, 29 Maret 2022.

Jakarta, 29 Maret 2022. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga riset dan inovasi memiliki kapasitas untuk terus meningkatkan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya dari sisi rekomendasi kebijakan tetapi juga implementasinya.

Terkait acara webinar, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengharapkan para pemateri webinar dapat memberikan masukan yang kontributif untuk mendorong pemerintahan daerah yang governable yang mengedepankan inovasi yang dilakukan secara terintegrasi dan continuum untuk meningkatan kualitas pelayanan publik.

“Perlu rekomendasi dalam menentukan langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan agar ada penguatan wawasan kebangsaan, keindonesiaan, pelembagaan nilai-nilai budaya lokal dan demokrasi lokal serta terciptanya keindonesiaan dan kedaerahan yang seimbang (balance),” terang Handoko.

Sementara itu R. Siti Zuhro selaku Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN mengatakan, pada dasarnya daerah-daerah perbatasan  sangat  memerlukan perhatian khusus tidak saja sebagai bagian dari komitmen pemerintah menciptakan kesejahteraan dan rasa aman, namun juga membangun masyarakat agar lebih berpendidikan, dewasa dan mampu mandiri dalam mengatasi masalah.

“Untuk mengatasi masalah rentang kendali dan pelayanan publik yang prima diperlukan terobosan yang sifatnya inovatif dan terpadu (integrated) sehingga daerah-daerah perbatasan bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal. Masalahnya, bagaimana pembangunan dan pengamanan di daerah perbatasan bisa ditingkatkan secara nyata agar daerah-daerah ini tidak tertinggal dengan negara tetangga,” jelas Siti Zuhro.

“Hal ini penting karena daerah perbatasan adalah sangat strategis dan menjadi garda terdepan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan merefleksikan keberhasilan pembangunan nasional. Artinya, ancaman terhadap satu daerah ataupun pulau di daerah perbatasan Indonesia juga menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI seperti persoalan antara proteksionis dan transnationalist capital interests,” sambung Siti Zuhro.

Webinar juga menghadirkan, Profesor Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan pembicara Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. selaku Profesor Kebijakan Publik, Governansi, Reformasi Administrasi dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia yang akan memandu webinar, diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya membangun Indonesia, khususnya dari daerah-daerah perbatasan sebagai wajah atau garda terdepan Indonesia agar terjaga integrasi nasional/kedaulatan NKRI.

Sebarkan