Jakarta – Humas BRIN. Politik luar negeri Indonesia selalu mengalami dinamika perubahan akibat pengaruh lingkungan domestik dan internasional. Indonesia sendiri secara konsisten telah mengukuhkan status dan peran politik luar negeri sebagai negara kekuatan menengah di dalam percaturan regional dan global.

Peneliti bidang Hubungan Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ganewati Wuryandari menyebutkan aktivisme politik luar negeri Indonesia sebagai negara menengah ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan material dan ideational resources. Kebangkitan politik luar negeri Indonesia sebagai negara menengah dapat dilihat pada dua hal, yakni dalam hal mempromosikan demokrasi, HAM, dan negara kepulauan, serta merespons perubahan lingkungan strategis kawasan.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kondisi ekonomi dan politik mengalami perkembangan positif, negara demokrasi terbesar ketiga dan negara berpenduduk mayoritas Muslim yang aktif dalam introduksi demokrasi.  Politik luar negeri dijalankan dengan pendekatan all-directions foreign policy, a million friends, dan zero enemies.  Ketika Presiden Jokowi menggantikan SBY tahun 2014, politik luar negeri Indonesia memiliki visi politik internasional berbeda. Bebas aktif  politik luar negeri dimaknai dengan pendekatan yang lebih pragmatis, dan ada perubahan paradigmatik dengan identitas sebagai negara kepulauan. 

“Meskipun ada perbedaan orientasi politik luar negeri, Jokowi dan SBY memiliki pandangan sama Indonesia sebagai negara kekuatan menengah dan berupaya membangun diplomasi kekuatan menengah. Peran ini semakin penting terutama di tengah ketidakpastian situasi keamanan dan ekonomi global,” jelas Ganewati dalam Orasi Pengukuhan Profesor Risetnya, Kamis (10/3).

Lebih lanjut Ganewati memaparkan, ada dua faktor yang mendorong aktivisme politik luar negeri Indonesia sebagai middle power sejak pemerintahan SBY hingga Jokowi, yaitu faktor pertama menguatnya kepemilikan material. Berdasarkan kapabilitas materialnya Indonesia memiliki potensi besar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di jalur persilangan dua samudra dan dua benua, penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadi model tempat demokrasi dan islam dapat berjalan beriringan.

Faktor kedua adalah menguatnya identitas dan peran internasional. Pada era reformasi, Indonesia memasuki era baru sistem demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dan HAM menjadi aspek penting dalam politik luar negeri. Identitas peran ini diperluas pada masa SBY dimana Indonesia sebagai demokrasi muslim, norms setter, consensus builder, peace maker, bridge builder, serta voice of developing world. Politik luar negeri Jokowi juga diarahkan pada peran sebagai pencipta perdamaian dan bridge builder dan pemenuhan kepentingan nasional sebagai poros maritim dunia. 

SBY dan Jokowi meletakkan isu demokrasi, Islam, dan HAM sebagai bagian dari politik luar negeri dan meningkatkan perannya melalui keikutsertaannya dalam berbagai isu global governance dan forum multilateral. Disamping demokrasi, HAM dan Islam, Jokowi memberikan kebaruan dalam politik luar negeri Indonesia dengan identitas sebagai “Poros Maritim Dunia”.  Ada empat fokus utama yang dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Pertama, Indonesia memfokuskan revitalisasi kekuatan nasionalnya pada dua bidang, yaitu ekonomi dan keamanan. Di bidang ekonomi Indonesia menguatkan diplomasi ekonomi ke arah yang memiliki nilai tambah, dan memperluas pasar non tradisional di Afrika, Asia selatan dan Amerika Latin. Di bidang keamanan, peningkatan kapabilitas militer menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Indonesia. Fokus kedua, membangun tata perilaku dan institusi regional/global. Sejak awal pembentukan ASEAN, Indonesia berada pada posisi Asia Tenggara harus menjadi kawasan aman dan damai. Indonesia juga terus memastikan ASEAN centrality dalam pembangunan arsitektur regional di Indo-Pasifik.

Fokus ketiga yakni membangun hubungan bilateral dengan negara-negara kunci di Kawasan dalam bentuk Kemitraan Strategis dan Komprehensif. Indonesia dalam hal ini telah memiliki 23 CEPA/PTA/FTA/ Economic Agreement dan lainnya yang masih dalam proses perundingan. Selanjutnya fokus keempat yaitu membangun kerja sama sesama kekuatan menengah. Keterbatasan kapasitas mendorong network diplomacy sesama negara menengah, salah satunya adalah  keterlibatan Indonesia di MIKTA (Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia).

Keberadaan Indonesia sebagai middle power tidak bisa diabaikan dalam merespon dan mempengaruhi tatanan internasional dengan perilaku dan fungsi sebagai fasilitator, mediator, bridge-builder, dan good international citizen, khususnya sebagai normative middle power yang relatif berhasil dalam memajukan norma-norma regional dan global. 

Di samping strategi normatif yang telah berhasil dimainkan perannya sebagai kekuatan menengah, Indonesia juga perlu meningkatkan sumber daya material agar dapat menjalankan strategi fungsional, dan memperkuat identitas dengan tidak melihat kepentingan jangka pendek. Pelibatan pemangku kepentingan juga diperlukan sehingga ada legitimasi lebih kokoh untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri kedepannya.

“Sekalipun ada perilaku tertentu yang menjadi karakteristik negara kekuatan menengah, namun perilaku negara menengah bisa berbeda, ada dimensi kontekstual sosial dengan nexus domestik dan internasional yang memengaruhinya.  Untuk itu perlu studi-studi lanjut mengenai politik luar negeri negara kekuatan menengah kedepannya. Termasuk di dalamnya studi lebih lanjut tentang politik luar negeri kekuatan negara menengah Indonesia dengan identitasnya sebagai negara kepulauan,” tutup Ganewati. (aps)

Sebarkan