Jakarta – Humas BRIN. Prestasi membanggakan dalam bidang pengawasan kearsipan tahun 2021 berhasil diraih eks lembaga pemerintah non kementerian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Berdasarkan pengumuman dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor: AK.01/06/2022 telah diumumkan Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2021, pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

3 LPNK yang kini sudah bertransformasi menjadi BRIN berhasil masuk ke dalam 10 peringkat nasional terbaik atas nilai pengawasan kearsipan di antaranya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) meraih peringkat 1 (satu) kategori AA (sangat memuaskan) dengan nilai 95.70, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) meraih predikat AA/sangat memuaskan dengan nilai 91,46 dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meraih nilai 86,86 (A/memuaskan).

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengapresiasi hasil penilaian pengawasan kearsipan nasional yang telah dilakukan oleh ANRI. “Saya mengucapkan selamat untuk tim arsip LAPAN, BATAN dan LIPI yang saat ini sudah bergabung di BRIN. Saya berharap prestasi ini dapat dilanjutkan oleh tim kearsipan BRIN selanjutnya dan nilai pengawasan kearsipan nasional BRIN semakin baik ke depan,” ujar Handoko, Jumat (18/2).

Lebih lanjut Handoko mengatakan arsip merupakan dokumen histori penting bagi lembaga yang bisa ditelusuri untuk berbagai kepentingan. Bagi BRIN dalam masa integrasi ini khususnya, arsip sangat membantu manajemen BRIN untuk tata kelola administrasi yang baik.

Tujuan pembangunan kearsipan adalah meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan ketahanan yang baik dan tata kelola budaya yang makin tangguh. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu sasaran strategis adalah meningkatnya kepatuhan Lembaga Pemerintah/Publik terhadap kebijakan kearsipan.

Oleh karena itu, pengawasan ini perlu dilakukan dalam rangka mengawal agar lembaga pemerintah/publik patuh terhadap peraturan-peraturan kearsipan yang sudah diterbitkan pemerintah. Ke depannya hasil survey dari masyarakat akan digabungkan menjadi suatu penguatan yang bersifat lebih partisipatif.

“Sebagai pengelola informasi, pemerintah harus menyediakan arsip sampai ke tangan pengguna langsung. Saat ini masyarakat tidak lagi mengejar informasi ke sumbernya tetapi sumber informasi harus datang ke masyarakat artinya kita harus dapat menyediakan arsip sampai ke tangan pengguna langsung atau masyarakat, karena itu hak setiap warga negara Indonesia,” jelas Kepala ANRI, Imam Gunarto pada Rakor Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 dan Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021, Jumat (18/2).

Imam menyebutkan pada tahun 2016 sampai 2020 pengawasan dilakukan dalam rangka mengukuhkan fondasi penyelenggaraan kearsipan sehingga fokusnya pada instrumen kebijakan. Instansi yang kebijakan kearsiapannya lengkap itu nilainya akan tinggi sekali. Hal tersebut menggambarkan komitmen dan dukungan K/L/ Pemda dalam menyelenggarakan kearsipan secara baik.

“Kemudian mulai tahun 2021 sampai 2024 kita mengembangkan kearsipan agar siap bertransformasi ke sistem digital. Sehingga proses pengawasan dilakukan untuk mengawal kesiapan K/L/Pemda dalam rangka berpindah ke digitalisasi. Artinya tata kelola arsipnya sudah berjalan dengan baik mulai dari penciptaan, pengelolaan, sampai pada pelayanan kepada masyarakat. Dengan proses pengawasan ini diharapkan outputnya adalah terbangunnya ekosistem K/L untuk siap pindah ke sistem digital,” ujarnya.

Dengan adanya hasil pengawasan dari ANRI tahun 2021 dan proses pengawasan yang akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi tim kearsipan BRIN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih optimal. (aps/ ed:drs)

Sebarkan