Detail Ulasan

Jakarta - Humas BRIN, Di beberapa daerah, kehadiran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dianggap sebagai transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Perubahan dari Balitbangda menjadi BRIDA diharapkan diikuti dengan perubahan yang berarti dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi di daerah yang lebih baik.

Namun untuk mengawal proses transformasi tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis terhadap BRIDA. Pembinaan teknis dilakukan sesuai dengan fokus dan rencana program pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, pembinaan teknis yang dilakukan BRIN selama ini merupakan bentuk dukungan nyata dalam pembentukan BRIDA. “Kegiatan Temu BRIDA ini sebagai salah satu bentuk dukungan konkret dari BRIN dalam pembentukan Badan Riset dan Inovasi di Daerah,” ujar Handoko pada konferensi pers usai mengikuti kegiatan Temu BRIDA di Gedung BJ. Habibie, Jakarta, Senin (28/11).

Melalui dukungan ini, pembentukan BRIDA di masa yang akan datang untuk beberapa daerah lainnya dapat berjalan dengan baik. Ke depan yang harus menjadi fokus perhatian dalam pembentukan BRIDA adalah harus dipikirkan apa yang bisa dan yang harus dilakukan oleh BRIDA di berbagai daerah dalam rangka  mewujudkan ekosistem riset dan inovasi di daerah yang lebih baik.

Bentuk pemberian dukungan untuk tebentuknya BRIDA dijelaskan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Yopi, pihaknya dalam bentuk konsultasi kepada sejumlah pemerintah daerah. “Sejak April 2022 BRIN melalui kedeputian Riset dan Inovasi Daerah telah memberikan layanan konsultasi kepada pemerintah dari sebanyak 223 dari total kunjungan yang dilakukan oleh beberapa daerah dalam rangka pembentukan BRIDA,” kata Yopi.

Tidak sekedar memberikan layanan konsultasi, ucap Yopi, Kedeputian Riset dan Inovasi Daerah juga memberikan bimbingan teknis secara langsung melalui kunjungan kerja di berbagai daerah. Bimbingan teknis semacam ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan membantu dalam upaya mempercepat proses terbentuknya BRIDA.

Dikatakan Yopi, ke depannya yang menjadi fokus BRIN adalah memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional, dan melalui pemerintah daerah yakni BRIDA dapat memperkuat ekosistem riset dan inovasi di daerahnya masing-masing. “Melalui acara temu brida ini BRIN mendorong agar pemerintah daerah proaktif dengan melakukan penandatanganan kerja sama sinergi dalam rangka penguatan ekosistem riset dan inovasi,” tambah Yopi.

Yopi mencontohkan, wujud komitmen pemerintah daerah Papua Barat dalam membentuk BRIDA dapat dilihat dengan dikeluarkannya peraturan daerah yang memuat besaran anggaran riset daerah dengan jumlah minimal 1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Ini adalah suatu capaian atau hal yang luar biasa, dan kami mendorong pemerintah daerah lainnya untuk turut melakukan hal-hal yang positif terkait kebijakan yang dapat mendorong percepatan proses penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah,” harapnya.

Berdasarkan target yang ditetapkan BRIN pada awal pembentukan BRIDA yakni sebanyak 50 daerah. Jika dilihat dari jumlah BRIDA yang terbentuk secara resmi, kata Yopi, sampai saat ini belum mencapai target, namun untuk proses pembinaan kelitbangan daerah sudah lebih dari 100 daerah yang sudah mengusulkan proposal pembentukan BRIDA.

“Dalam pembentukan BRIDA kedeputian Riset dan Inovasi Daerah selalu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dimana hal tersebut menjadi kewenangan dari kementerian tersebut khususnya terkait penerbitan Peraturan Kementerian Dalam Negeri terkait pembentukan BRIDA,” jelasnya.

Transformasi Balitbangda

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, sebelum ada BRIDA, di daerahnya sudah terbentuk Balitbangda, maka sekarang harus berganti nomenklatur menjadi BRIDA. Kehadiran BRIDA di Jawa Timur nantinya merupakan transformasi lembaga litbang dalam mengelola ekosistem riset dan inovasi di tingkat Jawa Timur.

“Jadi BRIDA di Jawa Timur bukan mereplikasi yang dilakukan oleh BRIN, namun justru menjadi mitra strategis BRIN untuk menjadi katalisator terhadap ekosistem riset dan inovasi yang ada di Jawa Timur,” kata Emil.

Emil menyadari, keberadaan inovasi tidak hanya di lingkungan kampus atau industri saja, melainkan bisa hadir dari lingkungan masyarakat pedesaan. Inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat pedesaan biasanya dapat memberikan solusi langsung atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

“Maka dari itulah kehadiran BRIDA nantinya akan menjadi katalisator dalam menyempurnakan inovasi-inovasi yang dihasilkan masyarakat agar menjadi lebih baik,” tambah Emil.

Sebagai wujud keseriusan Jawa Timur dalam membentuk BRIDA, Emil memastikan, di akhir tahun ini (2022) peraturan daerah yang akan dijadikan landasan dalam pembentukan BRIDA akan diterbitkan. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam transformasi Balitbangda menjadi BRIDA.

Serupa seperti yang dilakukan di Jawa Timur, Kepala Balitbangda Papua Barat Charlie Danny Heatubun sependapat bahwa BRIDA merupakan transformasi dari Balitbangda di Papua Barat. Dalam melakukan transformasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat memulai dengan membentuk beberapa regulasi dasar terkait perubahan nomenklatur yang diikuti dengan peraturan daerah provinsi terkait BRIDA.

“Dengan perubahan ini memang mengalami perluasan terhadap tugas pokok dan fungsi dari semula Balitbangda menjadi BRIDA,” kata Charlie.

Tugas utamanya lanjut Charlie, berusaha membentuk ekosistem riset dan inovasi yang mampu menggerakkan ekonomi di daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Dalam membangung ekosistem riset dan inovasi daerah, langkah pertama yang dilakukan pemerintah daerah Papua Barat adalah melakukan inventarisasi terkait potensi dan berbagai permasalahan di daerah serta membangun kolaborasi yang intensif dengan berbagai mitra pembangunan juga komunikasi yang intensif dengan pihak legislatif,” tambah Charlie.

Dengan langkah-langkah tersebut, Charlie berharap semua proses berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan target.

Terkait rencana pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat, BRIDA Papua telah melakukan berbagai kajian terkait aspek tata kelola pemerintahan, potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing wilayah. Sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama proses pemekaran ini berjalan dengan baik yang kebijakanya didasarkan dari hasil riset dan kajian.

Charlie menegaskan, riset dan inovasi di papua barat yang diupayakan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada di daerah seperti komoditas kopi, kakao, rumput laut, pala, dan sagu. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah berkomitmen akan memastikan 70 persen hutan harus tetap terjaga dan 50 persen laut di wilayah papua barat harus tetap terlindungi.

“Komitmen tersebut menjadi sebuah tekad dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Charlie. (pur)