Detail Ulasan

Jakarta - Humas BRIN. Pada 14 Februari lalu pemungutan suara Pemilu 2024 baru saja berlangsung, dan masyarakat Indonesia kini menunggu hasilnya. Terkait hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Politik menyelenggarakan Diskusi Publik tentang pandangan para calon presiden dan pasangannya membawa isu Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya, di Gedung Widya Graha Kampus BRIN Jakarta, pada Jumat (16/02).

Dini Suryani Peneliti PR Politik BRIN mengawali  judul kajiannya tentang IKN Pasca Pemilu 2024. Kajian tersebut telah dilakukan sejak 2022, dengan munculnya gerakan  civil society organization (CSO) dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam (SDA). Dengan studi kasus gugatan terhadap UU Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemindahan IKN.

Pada 2023 dilanjutkan dengan riset mengenai megaproyek IKN dan pemenuhan prinsip human security pada masyarakat adat, berkolaborasi dengan Eko Cahyono dari Prajogo Institute. Kemudian 2024, materi kajiannya mengenai mitigasi perubahan iklim dalam kerangka demokrasi deliberatif di wilayah pesisir IKN bekerja sama dengan Ahmad Dhiaulhaq dari World Resources Institute.

Tiga temuan kunci dari tim kajiannya, terdapat 3 garis besar mengenai demokrasi, lingkungan, dan masyarakat adat. “Pada temuan kunci pertama mengenai demokrasi, yang dikaji adalah UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Menurut kami sepertinya diputuskan sangat cepat tanpa adanya partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Kami melihat bahwa dalam UU ini tidak ada atau belum mengatur soal kanal aspirasi calon warga IKN,” tegasnya.

Pada temuan kunci kedua dari sisi lingkungan, timnya melihat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibuat secara rapid dan kurang transparan. Begitu juga dengan konsep green forest city yang tidak diperkuat dengan kajian yang mendalam. Konsep ini tentu akan mendorong percepatan alih fungsi lahan, deforestasi, dan menyempitnya fishing ground sehingga tampak seperti tidak menaruh perhatian pada wilayah pesisir yang terdampak.

Sementara temuan kunci ketiga mengenai masyarakat adat, bahwa masyarakat adat “Balik” telah mengalami marjinalisasi oleh perusahaan. Hal itu ditandai dengan kedatangan para transmigran dan pemerintah pusat melalui kebijakan IKN.

Ian D. Wilson narasumber utama sebagai Dosen senior pada Studi Politik Internasional dan Keamanan Global Murdoch University, Australia. Dirinya menguraikan pengamatannya terkait IKN, pada saat debat para calon presiden dan wakil presiden, dari ketiga pasang calon.

Pertama, mengenai penolakan IKN, kemudian kedua, adanya konsep membangun pemerataan melalui pembangunan 40 kota setara dengan Jakarta saat ini. Ketiga, apakah dampak IKN untuk demokrasi di Indonesia, karena politik bukanlah sesuatu yang abstrak terjadi dalam ruang dan tempat.

Menurutnya, jika dilihat dari sejarah Indonesia bahwa penentuan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara merupakan keputusan politik saat itu. Ian lantas mempertanyakan, bagaimana jika nantinya IKN sebagai pusat pemerintahan secara fisik dan geografis terlepas dari kompleksitas kepentingan orang dan kelompok. Baik dari sisi ekonomi maupun sosial, seperti yang ada saat ini di Jakarta.

Ian menilai, konsep pembangunan IKN merupakan suatu hal yang menarik. Hanya saja, ia belum dapat memahami bagaimana pemerintah mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan RI melalui IKN. Menurutnya, banyak kasus pemindahan ibu kota yang tidak berhasil, untuk itu pemerintah Indonesia harus belajar banyak agar tidak terjadi seperti di beberapa negara.

Ia juga menyinggung salah satu contoh pemindahan ibu kota negara di Brazil pada 1960 yang menjadi inspirasi Presiden Soekarno untuk memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia. Adanya kemiripan dengan Brazil karena pada waktu itu memindahkan dari Rio de Janero sebagai pusat perekonomian ke Brasilia.

“Seperti halnya Indonesia, Jakarta saat ini dengan status sebagai Ibu Kota Negara juga menjadi pusat perekonomian Indonesia. Begitu pula sejarah pindahnya ibu kota Australia ke Canberra yang memisahkan pusat perekonomian di Melbourne,” ungkapnya.

Dirinya juga melihat Jakarta sebagai sebuah ibu kota negara yang saat ini memang sudah merefleksikan keberagaman masyarakat, dari berbagai wilayah di Indonesia. Ian memperkirakan, ada pasangan calon yang akan melanjutkan IKN. Tentu saja melanjutkan dengan beberapa perbaikan, bahkan mungkin menunda pemindahan IKN.

Menurutnya, Inilah berbagai tantangan IKN yang akan menjadi ibu kota baru negara Indonesia, bermula dari nol dengan mengusung konsep sebuah ibu kota negara masa depan yang lebih hijau. Mencerminkan kemajuan teknologi dan informasi dalam pengelolaan pemerintahan, dan penciptaan smart city bagi kehidupan masyarakatnya. (asp/ed:And, ns/dok.smd)