Tangerang Selatan – Humas BRIN. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, riset dan inovasi harus menjadi landasan penyusunan kebijakan maupun perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Direktorat Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan memiliki tugas dalam menyusun rekomendasi arah, strategi dan rancangan kebijakan salah satunya di sektor sumber daya energi, mineral dan pertambangan (Minerba).

Plt. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan – Kementerian PPN/Bappenas, Yahya Rachmana Hidayat menyebutkan peran BRIN untuk background study sangat dibutuhkan dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Menurutnya, berbagai riset dan kajian terkait kondisi sektor minerba di Indonesia yang dilakukan oleh BRIN dapat dijadikan sebagai landasan menyusun kebijakan pembangunan.

Terlebih Yahya menandaskan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  “Di mana salah satu arah kebijakannya adalah melakukan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Di sinilah saya rasa BRIN akan sangat berperan,” ujarnya pada Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Arah dan Strategi Pembangunan Bidang Sumber Daya Mineral dan Pertambangan, Selasa (29/3).

Minerba adalah sektor ekstratif bagi pendapatan negara. Naik turunnya bergantung pada harga komoditas dunia. Jika meningkat maka akan mendorong kontribusi terhadap pendapatan negara yang juga meningkat, begitupun sebaliknya. Namun faktanya, beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya pertambangan memiliki tingkat kemiskinan tidak lebih baik dibandingkan provinsi lain. Pengelolaan sumber daya alam belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang sangat signifikan. Sementara itu share sektor pertambangan terhadap pendapatan domestik bruto sendiri mengalami penurunan sepanjang tahun 2012 sampai 2021. Hal-hal inilah yang harus menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di bidang minerba. 

Kondisi Sumber Daya Energi dan Minerba di Indonesia

Di tahun 2000-an, economic rent dari sumber daya alam Indonesia (energi fosil, pertambangan, mineral dan kehutanan) hanya bernilai sekitar 10-16% GDP (turun dari sekitar 20% selama tahun 1970-an). Dalam jangka panjang, penurunan ini diperkirakan akan terus terjadi seiring penurunan produksi dan peningkatan biaya. Oleh karena itu kita perlu beralih ke kebijakan konservasi dan peningkatan nilai tambah.

Guna dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi energi, dan bahan baku mineral harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan industri, transisi energi fosil ke energi terbarukan, dan pemenuhan bahan baku mineral untuk industri hulu logam dasar dengan kebijakan konservasi. Sumber daya energi dan pertambangan juga harus ditingkatkan nilai tambahnya sebagai bahan baku industri dalam negeri. Selain itu sektor ini juga diharapkan dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

Yahya menyebutkan, hilirisasi mineral contohnya batu bara, termasuk pengembangan teknologi dan intervensi regulasinya masih menjadi isu yang harus diselesaikan. BRIN sebagai instansi yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi perlu meningkatkan transfer teknologi dalam industri hilirisasi sehingga akan lebih banyak optimalisasi sumber daya manusia dalam negeri.

Plt. Direktur Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran BRIN, Muhammad Abdul Kholiq mengatakan terdapat beberapa kegiatan riset terkait kebijakan fungsi di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan. Ia menyebutkan diantaranya, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan efisiensi energi untuk Net Zero Emision , pengembangan green mining (pelestarian lingkungan dan pengurangan/ penghapusan merkuri di pertambangan), dan pengembangan EBT dan ketahanan energi untuk Ibu Kota Negara (IKN).

Hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di sektor energi, mineral, dan pertambangan memang masih belum optimal. Padahal telah banyak teknologi maupun kajian yang telah dihasilkan oleh para periset BRIN. Sebagai contoh, teknologi selective reduction untuk pengolahan nikel laterit, teknologi hot blast cupola furnace , pembuatan ferromangan dari bijih mangan, ekstraksi senyawa nikel, cobalt, dan lanthanumdari limbah industri, dan lain sebagainya.

“Beberapa tantangan hilirisasi ini di antaranya adanya gap langsung satuan kerja dengan industri, invensi yang tidak borientasi pada produksi, hasil riset yang belum teruji sehingga industri enggan menindaklanjuti dan terkadang kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk perlindungan, serta pengaturan dan pemberian insentif yang kurang menarik bagi industri,” jelas Plt. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi yang sekaligus Plt. Kepala Pusat Riset Teknologi Pertambangan, Anggoro Tri Mursito.

Oleh sebab itu, Anggoro menegaskan, dibutuhkan kebijakan dan pengelolaan/manajemen untuk mendorong hal tersebut. “Karena itulah BRIN dalam hal ini dituntut agar dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang tepat,” pungkasnya. (aps/ ed: drs)

Sebarkan