Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk melakukan tiga survei pada tahun 2022. Ketiga survei tersebut yaitu, survei mengenai riset sektor industri dan badan usaha, survei inovasi sektor bisnis, serta survei demografi dan kesehatan indonesia (SDKI).

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama sendiri dilakukan oleh Plt Sekretaris Utama BRIN Nur Tri Aries Suestiningtyas dan Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto, saat acara “Kick Off Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022” di Auditorium Soemitro
Djojohadikoesoemo Gedung BJ Habibie Jakarta, Kamis (16/6).

Lingkup kerja sama yang telah disepakati di atas meliputi pendampingan teknis: penetapan besaran sampel survei riset sektor industri/badan usaha; penyusunan logbook/paradata (kertas kerja) daftar populasi usaha pelaku riset industri manufaktur, pertambangan dan energi, dan konstruksi; perancangan kuesioner; penyusunan buku pedoman pengumpulan data; supervisi lapangan; validasi dan verifikasi lapangan; dan penyusunan laporan pelaksanaan survei.

Kerja sama juga mencakup penyiapan daftar nama mitra statistik BPS sebagai enumerator di daerah. Sedangkan untuk survei inovasi sektor bisnis lingkupnya ditambah dengan penyediaan hasil pengukuran Survei Karakteristik Usaha 2022; dan Pengawasan kegiatan survei inovasi sektor bisnis di daerah.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan semua survei yang akan dilakukan BRIN, menjadi tanggungjawab dan akan dikoordinasikan, diekseskui serta diolah oleh Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN. “Ini tantangan baru bagi BRIN, kita juga mengapresiasi BPS yang sangat membantu BRIN,” ucap Handoko.

Dijelaskan Handoko, ini sesuai dengan amanat presiden bahwa seluruh rekomendasi kebijakan, sebagian pelaksanaan survei untuk mendukung rekomendasi kebijakan itu, sebaiknya agar diintegrasikan. Dimana untuk seluruh survei diintegrasikan di BPS. Sedangkan pelaksanaan survei yang spesifik dilakukan oleh BRIN.

“Harapannya, survei dan rekomendasi kebijakan bisa memiliki helicopter view yang lebih baik. Serta unit cost bisa jauh lebih efesien, dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan survei,” ujarnya.

Tak hanya itu, Handoko menyebutkan BRIN juga akan melansir indikator iptek tahunan. Sehingga pihak global bisa mengacu pada data resmi pemerintah. Seperti halnya untuk data global competitiveness index, global innovation index dan sebagainya, yang notabene merupakan data terkait riset dan inovasi. “Jadi itu akan menjadi tanggung jawab kita melansir data tersebut secara reguler mulai tahun ini,” ujarnya.

Sekretaris BPS, Atqo Mardiyanto berharap melalui penandatangan perjanjian kerja sama ini, BRIN dan BPS akan semakin intens dalam berkolaborasi. Sehingga data yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional. “Kami harap hasil survei tidak hanya menyediakan data saja, akan tetapi mampu memberikan wawasan luas untuk pembangunan nasional dan pengembangan Iptek,” ujarnya. (jml/eni)

Sebarkan