Jakarta – Humas BRIN. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko berharap pengelolaan utang negara meskipun menghadapi beberapa tantangan, harus dilakukan dengan baik. Hal itu menurutnya agar pemerintah tetap mampu menjaga kemampuan dan kredibilitas dalam pelunasan pokok utang serta bunga – bunganya. Handoko menyampaikannya saat membuka Webinar Bincang Pembangunan dengan tema Menghadapi Krisis Utang Negara-Negara Berkembang di Masa Pandemi Covid-19 dan Krisis Rusia-Ukraina secara daring (25/5).


Menurutnya, Kenaikan utang Indonesia lebih didorong oleh kebutuhan untuk penanganan covid – 19 khususnya yang terjadi selama dua tahun ini. “Prioritas penggunaan APBN ditujukan lebih kepada penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus kepada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak,” kata Handoko.


Handoko menambahkan bahwa rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 40,39 persen saat ini masih dikatakan aman karena masih sejalan yang masih di bawah amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengamanatkan bahwa rasio utang terhadap PDB harus dibawah 60 persen.

Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Positif
Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Deni Ridwan, menyampaikan bahwa pada kuartal 1 2022, Sebagian besar negara masih mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif, namun melambat dikarenakan adanya perang Rusia-Ukraina, gelombang Omicron, dan supply disruption. Di Indonesia sendiri, ekspansi manufaktur menguat seiring dengan kondisi ekonomi domestik yang semakin membaik.


“Kinerja Positif Pendapatan Negara berlanjut, ditopang tren harga komoditas, aktivitas ekspor-impor, dan mulai pulihnya konsumsi rumah tangga. APBN masih mencatatkan surplus dan terdapat SILPA yang dihasilkan dari membaiknya kinerja penerimaan, sehingga penerbitan uang menurun,” terang Deni.


Dalam kesempatan yang sama, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho, menyebut bahwa posisi utang pemerintah Indonesia masih terbilang cukup terendah dibandingkan negara-negara berkembang dan di kawasan.


“Kerentanan utang pemerintah tidak disebabkan oleh pembiayaan Covid-19 karena skema berbagi beban pada dasarnya “bukanlah pinjaman”. Utang pemerintah ini berada di bawah skema berbagi beban, sehingga berpindah menjadi asset bagi Bank Sentral (BI) dan juga dalam mata uang rupiah,” imbuh Agus.


Agus menjelaskan bahwa kerentanan ekonomi Indonesia sejatinya bersumber dari akumulasi utang luar negeri daripada utang pemerintah sebelum pandemi, karena umumnya berdenominasi mata uang asing dan beberapa indikator sudah melebihi threshold. “Krisis Rusia-Ukraina tidak memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia meski sejumlah sektor akan terkena dampak negatif dari perang tersebut”, tutup Agus.


Pengamat Ekonomi, Faisal Basri menyampaikan bahwa selama 2014-2019 terdapat tiga peningkatan belanja yang paling besar, yaitu yaitu belanja bayar bunga sebesar 108%, belanja barang sebesar 89%, belanja pegawai sebesar 54%, dan belanja modal 21%. “Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian utang pasca reformasi dihabiskan untuk belanja rutin, berbeda dengan masa orde baru di mana utang digunakan untuk pembangunan, hal ini dikarenakan penerimaan pajak yang relative turun dibandingkan PDB”, terang Faisal.


Lebih lanjut, Faisal menyebut adanya BRIN yang lintas sektor membawa kekuatan baru, karena kajian menjadi lebih komprehensif, tidak terkotak-kotak politik sendiri ataupun ekonomi sendiri. Dengan adanya BRIN ini, ia berharap, dapat menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh untuk mendukung terciptanya kondisi persaingan yang sehat untuk mempercepat transformasi ekonomi. (AKB/SET)

#ReformasiBirokrasiBRIN #ProfesionalOptimisProduktif #ASNBerAkhlak

Sebarkan