Jakarta – Humas BRIN. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 542 daerah dari Sabang sampai Merauke. Dari posisi geopolitik, Indonesia menghadapi isu rentang kendali (span of control) yang serius karena berjarak antara pemerintah nasional/pusat dengan kabupaten/kota, termasuk rentang kendali antara ibu kota provinsi dengan daerah-daerah terpencil khususnya daerah-daerah perbatasan.

“Kita memiliki banyak kendala dan tantangan dalam membangun daerah perbatasan tetapi di sisi lain menyimpan potensi yang harus kita gali dan membutuhkan rekomendasi dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan sehingga kita dapat melakukan penguatan wawasan kebangsaan, keindonesiaan, mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan demokrasi lokal di tengah-tengah keindonesiaan dan kedaerahan secara seimbang,” ungkap Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko saat membuka Prof Talks bertajuk “Membangun Indonesia dari Perbatasan,  pada Selasa (29/3).

Handoko menambahkan di BRIN terdapat Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang diharapkan akan menjadi mitra pemerintah daerah baik di tingkat provinsi/kota/kabupaten dan untuk membangun evidence & science based policy kebijakan yang lebih berbasis data, rasional, dan ilmiah. “Kami memiliki para periset khususnya berkaitan dengan topik hari ini yang sudah bergabung di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan dan Ekonomi Kesejahteraan Masyarakat dan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora. Kedua Organisasi Riset ini melakukan kajian, riset, rekomendasi untuk dapat mengembangkan pembangunan di Indonesia terutama di daerah perbatasan,” sambungnya.

“BRIN diharapkan dapat berkontribusi dengan mengembalikan layanan berbasis keahlian dan kepakaran periset kami saat ini, termasuk topik membangun Indonesia dari perbatasan. Menciptakan layanan publik yang prima dengan lokasi jauh dan SDM relative terbatas dan unfrastruktur terbatas dibutuhkan terobosan, inobasi baru yang terintegrasi di daerah perbatasan dapat menjamin pelayanan yang optimal,” jelas Handoko.

Pada kesempatan yang sama, Bambang Subiyanto selaku Ketua Majelis Profesor Roset BRIN menyampaikan, intervensi teknologi di daerah perbatasan adalah salah satu kendala utama dalam melakukan implementasi teknologi karena daerah perbatasan sangat rawan. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi, daerah perbatasan dapat terlihat potensinya dengan kondisinya yang strategis.

Memasuki awal paparan, pembicara sekaligus moderator, Eko Prasojo, Profesor Kebijakan Publik, Governansi, Reformasi Administrasi dari Universitas Indonesia menerangkan bahwa Presiden Jokowi pernah menyampaikan akan meletakkan prioritas untuk membangun dari pinggiran termasuk daerah perbatasan dalam program pembangunan nasionalnya sejak periode pertama  dan dilanjutkan di periode kedua. “Daerah perbatasan memang jauh spend of controlnya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota tapi punya peran stratejik dan kritikal. Stratejik berarti berperan jangka panjang untuk Indonesia dan kritikal artinya mempunyai urgensi yang sangat penting bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia,” tuturnya.

Sementara  Restuardy Daud selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menjelaskan pengelolaan perbatasan merupakan representasi kehadiran negara dan memenuhi hak warga negara yang ada di perbatasan, wilayah yang memiliki posisi strategis dan potensial karena bersinggungan dengan negara tetangga. “Peran BNPP yang terdiri dari 27 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membangun daerah perbatasan yaitu memperkuat perbatasan negara, mengelola aktivitas lintas batas negara, dan membangun perbatasan kawasan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dibutuhkan sinergi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan masing-masing memposisikan diri dalam rencana aksi sehingga tidak terjadi duplikasi,” ujarnya.

Restuardy juga menerangkan bahwa ada tiga langkah besar pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan peran desa diantaranya pertama regulasi, dengan diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedua, kelembagaan untuk memperkuat kelembagaan di tingkat nasional dengan membentuk Kementerian khusus yang menangani desa, daerah tertinggal serta transmigrasi. Ketiga, dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru.

“Sejumlah 1031 kecamatan berada di desa perbatasan Indonesia terdiri dari 562 kecamatan berbatasan dengan negara tetangga dan 469 kecamatan berbatasan dengan laut lepas. Saat ini tercatat 222 kecamatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 -2024 dengan tingkat Kemiskinan 57,41 %,” rinci Restuardy.

Selain itu, Siti Zuhro, Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan – BRIN mengatakan bahwa isu utama masyarakat yang tinggal di perbatasan adalah kesejahteraan dan kurang memadainya pembangunan infrastruktur. Akselerasi dan pembangunan dengan melibatkan Bandan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sejauh ini juga belum menampakkan hasil yang menggembirakan.

“Dibutuhkan komitmen untuk mengubah paradigma pembangunan perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan, selain itu meningkatkan kapasitas pemda dan aktivitas perekonomian masyarakat lokal, kerja inovatif, partisipatif, agile dan dukungan semua stakeholders terkait (pusat dan daerah),” paparnya.

Lebih lanjut Siti Zuhro memaparkan teknologi informasi kini menjadi sarana untuk mendorong kinerja organisasi pemda lebih efisien. Selain layanan publik digitalisasi layanan juga diharapkan dapat menciptakan good government. Tantangannya adalah masalah regulasi di tingkat pusat, penguasaan teknologi, serta infrastruktur teknologi yang merata dan memadai.

“Di sisi lain perubahan kondisi global menuntut pula penyesuaian pada lini kehidupan termasuk tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik atau prima kepada masyarakat,” pungkasnya. (yl ed sl)

Sebarkan