Jakarta, Humas BRIN – Perwakilan Kemenko Perekonomian, Andi menjelaskan ada 5 hal yg menjadi sumber ketidakpasitan global yakni pandemi covid-19, geopooitik, krisis energi di beberapa negara, perubahan iklim. Ia mengatakan untuk kebutuhan riset dan inovasi pihaknya mengusulkan mengenai perbaikan alur material sebagai bahan baku pertrokimia, peningkatan standar sustainable, riset ecommerce dalam membantu mempercepat akselerasi UMKM, pengembangan sentra R&D kawasan techno park, pengembangan jaringan dan platform digital.

“Ini untuk menjawab sebagai roadmap pelaksanaan riset dan inovasi kedepan dalam bidang ekonomi. Karena pemerintah memperkuat regulasi dan fasilitasi bagi dunia usaha, masyarakat dan industri,” katanya, dalam Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) di Jakarta (22/11) kemarin.

Perwakilan Kemko PMK, Wijaya menjelaskan mengenai fokus utama koordinasi singkronisasi program riset dan inovasi dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan juga kesehatan serta riset ekosistem wisata halal. Kajian yang dilakukan oleh Kemenko PMK tidak spesifik namun bisa berupa studi dan profil lapangan.

“Kajian pembangunan dan kebudayaan dan juga transformasi digital perlu dukungan semua pihak. Karena pandemi memaksa kita untuk masuk ke era digital. Bahkan dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Murid-murid kita terbiasa dengan gadget. Ini bagaimana kajian dampak dalam penciptaan human capital investment,” katanya.

Tak hanya menyampaikan usulan kebutuhan riset dan inovasi, masing-masing K/L juga menyampaikan dukungan kebijakan riset dan inovasi terintegrasi. Kepala Balitbanghub Kemenhub, Umar Aris mengatakan dengan adanya UU Sisnas Iptek dan Perpres 78/2021, semua wajib mendukung. “Tidak ada alasan lagi, karena ini sudah menjadi keputusan presiden dan UU,” ucapnya.

Hanya saja, adanya riset dan inovasi terintegrasi perlu dikoordinasikan lebih lanjut, terkait dengan Sumber Daya Manusia, Program Kegiatan dan juga anggaran. Apalagi di Balitbang Kemenhub, kegiatan penelitian dan pengembangan lebih banyak terkait dengan dukungan kebijakan internal kementerian.

“Implementasinya berupa rekomendasi kebijakan balitbang sebagai dasar penerbitan regulasi, pembangunan fisik, sarana dan prasarana perhubungan. Seperti kebutuhan dukungan riset dan inovasi terkait peningkatan konektivitas transportasi teknologi sarana untuk menjangkau daerah perintis, pelayanan transportasi keselamanatan dan keamananan transportasi,” ulasnya.

Kepala Pusat Penelitian Minyak Bumi dan Gas Kementerian ESDM, Setyorini menyampaikan mengenai Grand Strategi Energi Nasional serta permasalahan dan isu produksi minyak mentah yang mengalami penurunan, elpiji impor, ekspor batu bara yang mengalami tekanan, infrastruktur gas dan listrik yang belum terintegrasi, pogram meningkatkan pembangkit EBT, meningkatkan kilang eksisting dan kilang baru, menyediakan energi berbasis gas untuk transportasi, kendaraan bermotor listrik dengan baterai, meningkatkan produksi BBM, dan mendorong pembangunan smelter.

“Kami juga mendukung untuk terus mengembangkan Katalis sebagai green disel dan bioavtur menjadi kegiatan PSN. Kami mohon BRIN juga membantu kami dalam kajian low carbon conversion bisa berjalan nanti secara komersial. Serta bisa memberi rekomendasi baterai terbagus dan efesien dalam penggunaan kendaraan listrik, PLTN juga tantangan besar saya yakin dengan BRIN bisa melanjutkan dengan baik,” katanya.

Staf Ahli Menteri Bidang Energi KLHK, Prof Winarni menyebutkan terdapat isu mainstream KLHK yang membutuhkan sentuhan riset dan inovasi terkait dengan perubahan iklim.

“Kami usulkan riset dan inovasi untuk mendukung Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa terutama di lingkungan hidup dan hutan Indonesia. Selain juga dalam meningkatkan nilai tambah dan produktivitas,” ulasnya

Tak hanya itu, pihaknya juga mengusulkan terkait dengan inovasi budidaya dan pemanfaatan tanaman energi baru terbarukan, pengembangan teknologi obat herbal hutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan kualitas lingkungan, peningkatan pengelolaan perhutanan sosial, efektivitas kebijakan reforma agrari, peningkatan nilai tambah produk kehutanan dan riset dan inovasi material maju berbasis kehutanan.

Perwakilan Kementerian Perindustrian Arifin menyebutkan terkait kolaburasi riset dan inovasi. Pihaknya berharap dukungan riset dalam bidang Industri Makanan Minuman (Agro) terkait dengan kesiapan teknologi dan manufaktur bidang industri pangan, industri tekstil dan produk tekstil, industri otomotif kendaraan listrik, industri kimia, dan industri elektronik.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag, Hasan menjelaskan kajian riset yang dilakukan Kemendag yaitu riset perdagangan dalam negeri dan luar negeri, termasuk riset kerjasama. Mayoritas riset yang dilakukan merupakan riset kebijakan.

“Kami biasanya punya proses yang sifatnya masukan dari eselon satu untuk melakukan riset, kemudian kami filter. Ada juga inisiatif sendiri,” katanya.

Kemendag sendiri membagi kegiatan kategori riset cepat yang berupa analisis. Hal ini mengingat isu perdagangan sangat dinamis. “Jadi bukan riset tapi analisis yang kita lakukan Klkarena butuh waktu cepat dan emergency. Contohnya kita lakukan analisis terkait dengan perdagangan, dan juga analisis sebelum melakukan kerjasama, jadi memang cukup banyak sekali yang kita siapkan untuk mendukung kerjasama,” paparnya.

Plt Kepala Badan Litbang KKP, Kusdiantoro menjelaskan pihaknya sudah mulai mendesign kebutuhan riset jangka menengah dan jangka panjang terutama dengan adanya BRIN. Setidaknya ada tiga isu yang menjadi kebutuhan riset yaitu riset perikanan tangkap terukur, peningkatan produksi budidaya, dan pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

“Kita juga support riset di unit esselon I. Terkait dengan hasil riset dan inovasi yang diharapkan, BRIN dapat mendukung tiga program terobosan KKP tersebut dengan dukungan riset data, informasi, peta, produk biologi, teknologi serta produk rekayasa dan industry,” pungkas Kusdiantoro.

Turut hadir dalam FKRI perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Mego Pinandito, Inspektorat Utama, Kepala Organisasi Riset serta Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN. (jml/ ed:drs)