Jakarta – Humas BRIN. DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU), beberapa waktu yang lalu. Plt Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Atiqah Nur Alami menyebutkan UU TPKS penting dalam upaya hukum, untuk merespons maraknya kekerasan seksual di Indonesia.

Dikatakannya, peristiwa kekerasan seksual diyakini sebagai fenomena gunung es. Sejumlah data menunjukkan, memang ada kondisi kedaruratan yang perlu disikapi bersama. Termasuk kekerasan pada saat pandemi Covid-19, yang cukup tinggi.

Kalau melihat data dari sistem informasi online, tentang perlindungan perempuan dan anak. Pada tahun 2021 hingga Maret tahun 2022, terdapat lebih dari 8 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan ada 11 ribu kasus kekerasan terhadap anak, dan ternyata 58% nya adalah korban kekerasan seksual.

“Angka yang menurut saya perlu kita waspadai dan diperhatikan. Data tersebut menunjukkan, begitu seriusnya kekerasan seksual yang terjadi di kalangan masyarakat,” ungkap Atiqah, saat membuka Webinar tentang Pengesahan UU TPKS: Menjawab Kebutuhan Publik? di Jakarta, (18/04).

Hal yang menarik, lanjutnya, perjalanan proses legislasi UU yang memakan waktu panjang. Dari mulai inisiasi, sampai akhirnya disahkan kurang lebih memerlukan waktu 10 tahun. RUU TPKS ini diinisiasi oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012, dan telah keluar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Penyusunannya juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi perempuan, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam bentuk berbagai diskusi dan dialog.

Dengan adanya UU TPKS, Atiqah berharap, persoalan ini dapat ditangani dengan baik, khususnya oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Sehingga menunjukkan adanya keberpihakan negara, dalam memberikan dukungan terhadap para korban kekerasan seksual.

“Disahkannya UU ini patut kita apresiasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya belum diaturnya tindak pidana pemerkosaan. Di samping itu, UU ini dirasa belum komprehensif memasukan tindak pidana kesusilaan, seperti perzinahan dan penyimpangan seksual,” beber Atiqah.

Dikatakan Atiqah, kehadiran UU TPKS tentu harus ditindaklanjuti dengan sejumlah langkah konkrit. Pertama, perumusan peraturan turunan yang akan menjadi dasar dari pelaksanaan UU ini. Kedua, upaya sosialisasi yang harus lebih gencar ke semua pihak. Terutama kepada masyarakat, agar mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka mengalami, atau bahkan menyaksikan tindak pidana kekerasan seksual, di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Atiqah melanjutkan, dalam upaya sosialisasi tersebut Pusris Politik BRIN, sebagai lembaga riset pemerintah, bertanggungjawab memberikan pencerahan, dan public awareness kepada masyarakat. Pada kegiatan webinar ini, bersama-sama mendiskusikan hal-hal tesebut. “Berupaya dapat berkontribusi, baik secara akademik maupun praktis, dan menghasilkan science based policy,” ucapnya.

Peneliti dari Pusris Politik BRIN, Anik Farida mengatakan masih terbatasnya regulasi, terkait hak korban yang belum optimal. Baik dalam pencegahan, perlindungan, akses keadilan, maupun saat pemulihan. “Sedangkan bagi pelaku, belum ada penindakan yang tegas, dan belum tersedianya rehabilitasi khusus. Sebagai upaya untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan mencegah terulangnya kasus ini,” imbuhnya.

UU TPKS memiliki kekhususan, berupa hak bagi korban, yaitu: saat proses penanganan, perlindungan dan pemulihan, secara terintegrasi. Sementara itu, penindakan untuk pelaku, dengan memutus impunitas. (ns/ed;jml)

Sebarkan